KUPANG, Kilastimor.com-Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang untuk kreatif membuat terobosan guna meningkatkan pendapatan daerah dari pajak.
Permintaan tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kota Kupang Tahun 2022, Kamis (14/7/2022). Kegiatan yang digelar di halaman kantor Bapenda Kota Kupang tersebut dihadiri pula oleh Anggota DPD RI sekaligus Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Hilda Riwu Kore Manafe, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, perwakilan dari Forkopimda Tingkat Kota Kupang, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, para pimpinan perbankan, para pimpinan perangkat daerah lingkup Kota Kupang, para camat dan lurah serta para wajib pajak panutan.
Dalam sambutannya Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak di Kota Kupang yang sudah menjadi panutan karena disiplin membayar pajak tepat waktu.
Menurutnya keteladanan mereka merupakan langkah yang memberikan dampak luar biasa bagi pembangunan. Diakuinya pembangunan di suatu daerah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari para wajib pajak. Dia optimis jika semua wajib pajak disiplin menunaikan kewajibannya tepat waktu, maka pendapatan asli daerah (PAD) yang ditargetkan bisa tercapai dengan mudah.
Pada kesempatan yang sama Wali Kota juga mengingatkan, tantangan pembangunan Kota Kupang di tahun-tahun mendatang makin berat. Dengan keterbatasan dana, Pemkot Kupang harus tetap memastikan pembangunan terus berjalan.
Salah satunya adalah kelanjutan dari SPAM Kali Dendeng yang mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat. Dengan kemampuan produksi air bersih 150 liter/detik, SPAM Kali Dendeng diperkirakan mampu melayani kebutuhan air bersih untuk 12 ribu sambungan rumah (SR). Saat ini baru 1000 SR yang terlayani. Untuk bisa mencapai rumah-rumah warga, perlu dilakukan pemasangan pipa sekunder dan tersier yang membutuhkan dana sekitar Rp 35 hingga Rp 46 miliar.
Selain itu, sesuai dengan komitmennya untuk pemasangan SR bagi warga kurang mampu dilakukan secara gratis, dibutuhkan dana sekitar Rp 30 miliar, yang untuk sementara ditanggung oleh Pemkot Kupang dan nantinya akan diganti dengan bantuan “water hibah” dari pemerintah pusat.
