Dalam kondisi bencana dan kedaruratan, penduduk rentan harus cepat diidentifikasi dan dibantu. Data REGSOSEK dapat mendukung proses identifikasi tersebut sehingga bantuan yang tepat dapat disalurkan dengan metode tercepat.
Dengan potensi pemanfaatan yang luar biasa besar, pengembangan REGSOSEK harus komprehensif. “Perjuangan kita tidak berhenti pada pendataan awal saja. Pertama, masyarakat harus memahami bahwa REGSOSEK adalah basis data yang harus dimutakhirkan secara berkala. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam pembaruan data secara berkesinambungan, terutama pemerintah daerah hingga desa atau kelurahan,” katanya.
REGSOSEK adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia. Untuk itu berbagai Kementerian / Lembaga harus bekerjasama untuk saling berbagi, memanfaatkan, dan menghubungkan REGSOSEK dengan basis data di masing – masing Institusi, seperti halnya Data Kependudukan dan Catatan Sipil ( Dukcapil ), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ), Data Pokok Pendidikan ( Dapodik ) dan Pendataan Keluarga ( PK ).
Keterhubungan REGSOSEK dengan berbagai basis data ini akan menciptakan sistem REGSOSEK yang berinteroperabilitas dan berfaedah tinggi. Kedepan, REGSOSEK harus terhubung dengan Data Ketenagakerjaan, Dunia Usaha secara keseluruhan, termasuk UMKM, dan tentunya hal – hal lain yang berkaitan dengan pembangunan di segala Bidang.
Pada bagian akhir ia mengatakan, harus dioptimalkan pemanfaatan REGSOSEK dalam setiap perencanaan dan implementasi program pembangunan. Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa / Kelurahan harus bisa mendapatkan akses terhadap REGSOSEK dan memiliki kemampuan memadai untuk menggunakannya. Untuk itu, harus dirancang dan dikembangkan program pengembangan kapasitas pemanfaatan REGSOSEK dengan sebaik-baiknya.
Kepala BPS Belu, Yustinus Siga, A.St dalam laporannya mengatakan perubahan dunia secara dinamis akibat dari pengaruh Politik, Ekonomi dan Sosial serta pengaruh pandemi Covid-19 juga dialami oleh Indonesia selama dua tahun lebih.
Pengaruh perubahan-perubahan tersebut berdampak terhadap Aspek Sosial dan Ekonomi masyarakat Indonesia secara luas. Untuk itu perlu dikembangkan sebuah sistem perlindungan Sosial Ekonomi yang terintegrasi dalam menghadapi berbagai dampak krisis.
Sistem perlindungan sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga negara berdasarkan kerentanan agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi krisis.
Indonesia memiliki program perlindungan sosial yang bervariasi, mulai dari bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan, Pangan, Usaha dan lainnya. Namun demikian, meskipun memiliki banyak program perlindungan sosial, target dan akurasi, serta cakupannya masih sangat rendah terutama disektor informal dan berpotensi tumpang tindih.
Upaya pengembangan sistem pendataan terintegrasi yang dapat mencakup 100 persen penduduk dilakukan dengan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022. Untuk itu, perlu adanya koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait untuk pelaksanaan tersebut. Pengumpulan data secara menyeluruh harus dilakukan bersama Kementerian/Lembaga terkait, sehingga hasilnya menjadi kepemilikan bersama dan salah satu capaiannya akan percepatan penurunan tingkat kemiskinan (ekstrim) dengan penajaman ketepatan sasaran dari program-program bantuan sosial dan jaminan sosial.
Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Kabupaten Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) se-Kabupaten Malaka Tahun 2022 agar pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022 dapat berjalan dengan baik dan memiliki persiapan yang matang melalui koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi dari semua pihak yang terkait. Kegiatan ini akan menghasilkan poin-poin kesepakatan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022. (edy sumantri)
