Karlus salah satu perwakilan pengecer BBM mengatakan, penjual BBM eceran yang hadir di tempat ini adalah masyarakat kecil yang sebagaian besar menggantungkan hidupnya dari keuntungan penjualan BBM eceran.
“Menjual BBM eceran sudah menjadi mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun saya menyadari bahwa telah menyalahi aturan. Dimohon kepada pihak Kepolisian (Polres Malaka) agar sebisa mungkin kedepannya dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para penjual BBM eceran agar masyarakat bisa memahami aturan yang ada,” katanya.
Kepada DPRD bersama pemerintah dan pihak Kepolisian, ia meminta untuk mencari solusi terhadap para penjual BBM eceran yang ada, agar tidak bertentangan dengan aturan.
Anggota DPRD Malaka dari
Fraksi Golkar, Maria Fatima Seuk Kain mengatakan, akibat kenaikan harga BBM, saat ini masyarakat penjual BBM eceran dibatasi untuk membeli BBM di SPBU. Tetapi harus melihat dari sisi kemanusiaan bahwa masyarakat dengan menjual BBM eceran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Malaka dan DPRD Malaka akan berkoordinasi dengan pihak Polres Malaka untuk memberikan ruang kepada masyarakat penjual BBM eceran.
Anggota Fraksi Hanura, Bernadeta Luruk meminta kepada Kabag Ekonomi agar segera mendata seluruh penjual BBM eceran yang ada di Malaka untuk segera mengeluarkan surat keterangan sebagai penjual BBM eceran.
Anggota Fraksi Golkar, Markus Baria Berek menyayangkan terjadinya penetiban kendaraan dan BBM oleh pihak Polres Malaka. Karena para penjual BBM eceran tersebut adalah masyarakat kecil yang mencari nafkah dengan menjual BBM eceran. Ia mengharapkan kepada Pemerintah Daerah dan Polres Malaka untuk mencari solusi terhadap para penjual BBM eceran dan memohon kepada Polres Malaka untuk mengembalikan BBM masyarakat yang telah diamankan di Mako Polres Malaka. (edy sumantri)
