KUPANG, Kilastimor.com-Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT gencar memperjuangkan kepentingan sekolah swasta di seantero Flobamorata.
Namun yang menjadi keresahan tersendiri dalam perjuangan itu yakni rata-rata sekolah swata kehilangan 3-10 guru terbaiknya, karena lulus P3K.
Sebagian kecil sudah diberhentikan dan direkrut guru yang baru. Sedangkan sebagian besar lainnya masih mengajar di sekolah swasta menunggu penempatan di sekolah negeri.
Menguliti aneka masalah yang mendera sekolah swasta di NTT, BMPS telah beraudiens dengan Senator Paul Liyanto, Senin (10/10/2022) lalu. Paul berjanji ‘berteriak’ dalam paripurna DPD di Jakarta.
Terbaru, BMPS NTT beraudiens dan berdialog dengan Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Anita Jacoba Gah, SE, di Resto Celebes Kupang, Sabtu (15/10/2022).
Anita Gah berjanji siap adu nyali di Kementerian Pendidikan untuk memperjuangan nasib sekolah-sekolah swasta di NTT.
Dialog diawali pemaparan aneka masalah yang mendera sekolah-sekolah swasta di NTT hasil kajian BMPS NTT. Pemaparan disampaikan Wakil Ketua BMPS NTT, yang juga Ketua Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Agung Kupang (KAK), Romo Kornelis Usboko, Pr.
Romo Kornelis menyebut empat masalah serius yang saat ini membelenggu sekolah-sekolah swasta di NTT kajian tahun 2022.
Pertama, penumpukan peserta didik yang membludak di sekolah negeri. Dampaknya, ada sekolah swasta gigit jari ketiadaan siswa baru. Misalnya, di SMAK Ki Hajar Dewantara Kupang hanya memiliki 7 siswa baru tahun ajaran 2022. Pemicunya, sekolah negeri melanggar Juknis Penerimaan Peserta Ddidik Baru (PPDB) tahun 2022. Sekolah negeri hanya mau mengejar banyaknya dana BOS, mengabaikan pendidikan karakter.
Kedua, program P3K merugikan sekolah swasta. Sampai saat ini belum ada regulasi baik pusat maupun daerah untuk melindungi sekolah swasta dengan menempatkan kembali guru P3K yang lulus ke pos sekolah asal mereka.
“Sekolah kami juga terkena dampaknya. Dua guru harus pergi usai ikut tes P3K, tak ada penggantinya,” ujar Fredus Kolo, Kepala SMK Sint Carolus Kupang.
“SMA Kristen Kupang harus kehilangan 8 orang guru sekaligus karena ikut P3K. Kita menanam orang lain yang panen,” tambah Winston Rondo yang merupakan Ketua BMPS NTT.
Ketiga, perpindahan guru PNS/ASN dari sekolah swasta sangat tinggi dengan alasan kecukupan jam mengajar/sertifikasi, maupun yang terutama alasan kebijakan UU ASN.
Keempat, honor atau gaji guru sekolah swasta sangat rendah, di bawah Rp 500 ribu/bulan. Apesnya, pembayarannya masih dicicil. Juga banyak guru sekolah swasta tidak mendapat insentif transportasi Pemda NTT sebesar Rp 400 ribu/bulan.
Romo Kornelis juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk diperjuangkan oleh Anggota DPR RI, Anita Gah di aras nasional.
Pertama, DPR RI ikut mengawal pelaksanaan PPDB setiap tahun ajaran agar tidak merugikan sekolah swasta.
