Harapannya hasil dari penilaian kompetensi ini berguna untuk penyusunan profil kompetensi ASN, yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan manajemen ASN, juga menjadi petunjuk bagi atasan untuk mengevaluasi kinerja pegawai pada unit dan organisasi. Hasil penilaian kompetensi ASN ini dapat juga dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan karier ASN yang berkaitan dengan bidang pekerjaan, bidang pengangkatan dan penetapan bidang pengembangan.
Sementara itu Kepala Kantor Regional X BKN, Dr. Yudhantoro Bayu Wiratmoko, S.Kom, M.Si, dalam sambutannya menyampaikan seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, pengembangan SDM semakin berkembang terkait dengan kompetensi yang adaptif dengan metode dan instrumen alat ukur penilaian kompetensi. Oleh karena itu metode dan instrumen alat ukur diharapkan mampu menggali kompetensi yang dapat memprediksi keberhasilan pegawai atau pejabat dalam hal ini ASN.
Ditambahkannya dalam rancangan undang-undang ASN terdapat 7 transformasi antara lain; transformasi rekrutmen dan jabatan ASN; kemudahan mobilisasi talenta nasional; percepatan pengembangan kompetensi ASN; penataan tenaga non ASN; reformasi pengolahan kinerja dan kesejahteraan ASN; digitalisasi manajemen ASN; penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Sekretaris BKPPD Kota Kupang, Ir. Solvie Y. H. Lukas, dalam laporan panitia menjelaskan maksud dari penilaian kompetensi adalah sebagai dasar pertimbangan dalam rangka pengangkatan dan perpindahan ASN untuk menduduki suatu jabatan. Pemetaan kompetensi dilakukan dalam rangka penyusunan kelompok rencana suksesi (talent pool) dan seleksi.
Tujuannya untuk menyusun profil kompetensi ASN yang data hasil penilaian kompetensi tersebut akan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN (SIASN), sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan manajemen ASN, seperti untuk bahan penyusunan kebutuhan, pola karir, rotasi/mutasI, promosi, pengembangan kompetensi dan lain sebagainya. (*/ferdy talok)
