HUKUM & KRIMINAL

Kanwil Kemenhumham NTT Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan di Belu

Dalam UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, diatur syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, serta syarat dan cara memperoleh kembali kewrganegaraan Indoneaia.

Undang-undang ini juga jelas Gideon, mengatur peraturan pelaksana yang menyatu dengan peraturan awalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Gideon mengungkapkan masih terdapat beberapa persoalan dalam penerapan undang-undang kewarganegaraan, seperti status kewarganegaraan dari anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Misalnya pasal 41 undang-undang kewarganegaraan mengatur tentang anak dari perkawinan campuran yang harus didaftarkan oleh orang tuanya pada Kantor Pencatatan Sipil. Namun, kurangnya kesadaran dari orang tua sering kali menyebabkan permasalahan.

Contoh kasus yang pernah mencuat adalah kasus Gloria Natapraja Hamel pada tahun 2016, seorang anak dari perkawinan campuran yang status kewarganegaraannya sempat dipermasalahkan. Selain itu, terdapat persoalan batas waktu untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak dari keturunan campuran yang telah memperoleh kewarganegaraan terbatas, yang harus dilakukan paling lambat tiga tahun setelah berusia 18 tahun.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapakan dapat meningkatkan pemahaman kita semu mengenai kewarganegaraan dan pewarganegaraan,’ ucap Gideon. (ferdy talok)

Baca Juga :   May Day, FMPR Gelar Aksi Demo di Kefamenanu

Pages: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top