ATAMBUA, Kilastimor.com–Bupati Belu, Bupati Timor Tengah Utara, Bupati Timor Tengah Selatan dan Bupati Malaka, Provinsi NTT bakal menerima penghargaan atas komitmen mendaftarkan masyarakatnya menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga mencapai predikat cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
Selain Kabupaten Timor Tengah Selatan yang meraih UHC sejak Juli 2023, tahun ini merupakan kali kedua para bupati menerima UHC Award yang akan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden pada tanggal 8 Agustus 2024.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Atambua, Sarwika Meuseke menuturkan, data per 1 Agustus 2024, jumlah cakupan kepesertaan Program JKN di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka, kini sudah menembus 98 persen dan sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Capaian ini merupakan bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakatnya khususnya di bidang kesehatan.
“Alhamdulillah atas capaian yang luar biasa ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka, para mitra fasilitas kesehatan, serta peserta JKN atas sinergi yang baik dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta ini. Ini merupakan ukiran prestasi bersejarah yang patut kita banggakan,” ujarnya.
Sarwika menjelaskan, proses percepatan cakupan peserta juga dilakukan oleh Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, di mana dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga Negara untuk turut andil dalam proses percepatan cakupan peserta JKN sehingga nantinya seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin dalam Program JKN.
“Sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci utamanya sehingga apabila ada kendala, kita dapat menyelesaikannya bersama-sama. Dukungan dan komitmen yang diberikan Pemerintah Daerah luar biasa, apa yang tertuang dalam Inpres dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tambahnya.
