ATAMBUA, Kilastimor.com-Antrean pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU di Kota Atambua, Kabupaten Belu terus mengular dan belum teratasi hingga saat ini.
Atas kondisi itu, Komisi 2 DPRD Kabupaten Belu melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) disejumlah SPBU di Kota Atambua, Senin (19/10/2026).
Dalam sidak tersebut terlihat jelas, antrean kenderaan baik roda dua maupun roda empat, roda enam hingga tronton begitu banyak. Antrean ini telah terjadi sekira dua bulan terakhir.
Sejumlah masyarakat yang ditemui di SPBU, mengeluhkan kelangkaan BBM yang terus terjadi dan belum juga diatasi pihak terkait. Tidak saja itu, masyarakat menilai pengawasan distribusi BBM di SPBU oleh pemerintah dan kepolisian hampir tidak ada.
Masyarakat meminta perhatian serius Pemerintah Kabupaten Belu, Polres dan tentunya Pertamina. “Kami sangat sulit untuk dapat BBM berupa Pertalite maupun Solar. Kami minta perhatian pemerintah dan kepolisian untuk hentikan kelangkaan yang membuat antrean BBM terus terjadi,” bilang warga yang tak ingin dimediakan.
Dibawah pimpinan Ketua Komisi II DPRD Belu, Edmundus Manek bersama Sekretaris Komisi, Antonius Ugahari Luan juga anggota, Daniel Bernadus Bele Bau, Wempius Koncarles Saka, Riki Ricardus Lopes, Sergio Natalino Kansi Putra dan Gede Manek Sugiartana, memantau dan meminta data pasokan BBM setiap SPBU yang dikunjungi.
Ketua Komisi 2 DPRD Belu, Edmundus Manek menyebutkan, solusi konkrit untuk mengatasi adanya antrean panjang ini adalah pengawasan yang maksimal.
Menurut Mundus, masalah utama yang terjadi di SPBU adalah kendaraan tap BBM yang dinilai keluar masuk hingga berulang dan tetap dilayani oleh petugas SPBU.
“Kondisi tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan yang maksimal. Yang kita lihat tadi banyak sekali kendaraan tap, dan kuota juga dikurangi dari Depo pertamina,” jelasnya.
“Pantauan kita dilapangan juga terlihat jadwal pengiriman yang sering terlambat dari Depo Pertamina. Contoh yang kita temukan di SPBU Wekatimun, sudah jam 2.00 wita siang BBM belum masuk dari Pertamina. Akibatnnya, antrean begitu panjang,” tuturnya.
Ia mengatakan, hasil sidak yang dilakukan komisi II akan dibahas bersama pimpinan DPRD Belu, dan lintas komisi untuk diputuskan kesepakatannya. “Hasil keputusanan lintas komisi itu untuk kita tindaklanjut siapa yang kita harus panggil,” ujarnya.
Ia menegaskan, kendaraan tap BBM tidak boleh menguasai penuh SPBU, harus diberikan porsi lebih kepada masyarakat umum.
Soal pengawasan, menurutnya harus dilibatkan semua mulai dari Kepolisian, TNI, Pemda Belu dalam hal ini Satpol PP. “Pengawasan harus libatkan semua. Bila perlu TNI l,” mantan Kades Bauho itu.
Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi 2, Antonius Ugahari Luan. Politisi PKB itu meminta pemerintah dan kepolisian untuk menseriusi kelangkaan BBM yang menimbulkan antrean panjang disetiap SPBU.
Pengawasan ketat dari Pemda dan Polres Belu perlu dilakukan, sehingga penyaluran BBM di SPBU bisa kembali normal. “Jelas kelangkaan BBM ini merugikan masyarakat. Ini harus diawasi ketat, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab,” tegasnya.
Sesuai data yang didapat dari SPBU, jatah BBM setiap hari yang diberikan Pertamina kepada SPBU sebanyak delapan ton. Baik itu Pertalite maupun solar. Jumlah pasokan disetiap SPBU itu sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat Belu. “Kelangkaan ini terjadi, karena ada yang tidak beres dalam pendistribusian. Ini perlu diawasi,” paparnya.
Jika kondisi ini terus terjadi, aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. “Saya contohkan, mobil truk tidak bisa angkut material karena tidak dapat BBM,” timpalnya. (*)
