KUPANG, Kilastimor.com-Propam Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk tidak menghentikan proses hukum terhadap sejumlah oknum anggota Polisi dari Polres TTU dan Belu yang terlibat memasang police line pada lokasi tambak garam milik Maksi Tahoni di Desa Oepuah, Kecamatan Biboki Munleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Propinsi NTT.
Hal ini dikemukakan oleh Direktris PIAR NTT, Sarah Lery Mboik kepada Timorline di Atambua, Kamis, 12 Februari 2026 menanggapi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) Polda NTT, tertanggal 09 Februari 2026, yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara, terhadap Laporan Polisi Nomor LP. A01A/HUK 12 10/2026/Yanduan tanggal 8 Januari 2026 peserta gelar berpendapat tidak ditemukan peristiwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh terduga pelanggar Aipda Suherman, Cs. sehingga dilakukan penghentian pemeriksaan pendahuluan.Menurut Sarah, tindakan pemasangan police line yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut diduga tidak profesional dimana pemasangan police line tanpa ada dasar hukum, dimana tidak ada laporan polisi, proses penyelidikan awal terhadap objek perkara tersebut, tidak ada surat perintah pemasangan police line serta berita acara pemasangan police line.
