Bupati Belu, Willybrodus Lay ketika membuka FGD pengembangan kawasan perkotaan Atambua.
ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu memulai penyusunan peta jalan (masterplan) untuk mentransformasi Atambua menjadi kota perbatasan berstandar internasional. Fokus utama pengembangan ini terletak pada penguatan sabuk ekonomi perbatasan, dengan mengandalkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain sebagai motor penggerak utama.
Demikian Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkotaan Atambua di Aula Gedung Wanita Betelalenok, Selasa (3/3/2026).
Dikemukakam, dalam visi pembangunan, PLBN Motaain diproyeksikan bukan sekadar gerbang perlintasan orang, melainkan pusat perdagangan regional yang masif. Berdasarkan data yang dipaparkan, PLBN Motaain mencatatkan nilai perdagangan RI-Timor Leste yang sangat signifikan, mencapai Rp 700 miliar hingga Rp 800 miliar per tahun.
”Atambua punya keunikan sebagai wajah terdepan NKRI. Kita harus memaksimalkan sabuk ekonomi perbatasan melalui PLBN Motaain yang memiliki nilai transaksi luar biasa. Ini adalah modal utama kita menuju kota internasional,” bilang Willy Lay.
Selain penguatan di darat, Willy Lay juga menekankan optimalisasi Selat Ombai. Ia menyoroti potensi perikanan bernilai ekonomi tinggi seperti Marlin dan Tuna untuk mendukung sport tourism. Dari sisi logistik, Pelabuhan Atapupu dipersiapkan sebagai pendukung operasional Blok Migas Masela di masa depan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Belu menggandeng tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Fokus pengembangan akan mencakup integrasi tiga pilar infrastruktur diantaranya, Sabuk Ekonomi: Memperkuat ekosistem dagang di sekitar PLBN Motaain. Konektivitas Udara: Pengembangan Bandara Haliwen agar mampu melayani pesawat berbadan lebar dan membuka kembali rute internasional (Darwin). Serta Tata Kota Modern: Pembangunan jalan lingkar (ring road) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mempercantik identitas kota.
Ketua Tim Perencana UGM, Dr. Ir. Arif Kusumawanto, menjelaskan bahwa penyusunan masterplan ini menggunakan metode diskusi tematik yang melibatkan aspek arsitektur, ekonomi, dan sosial budaya.
”Kami ingin menangkap ide orisinal dari daerah agar desain yang dihasilkan benar-benar visioner namun tetap berpijak pada kearifan lokal,” jelas Arif.
Kegiatan FGD ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, instansi vertikal, tokoh adat, serta pelaku usaha yang tergabung dalam HIPMI. Melalui kolaborasi ini, masterplan diharapkan menjadi dokumen hidup yang mampu membawa kesejahteraan nyata bagi masyarakat Belu melalui sektor perdagangan lintas batas dan maritim. (*)
