Bupati Belu Terima Laporan Akhir Masterplan Pengembangan Kawasan Strategis Atambua dari UGM

ATAMBUA, Kilastimor.com-Pemerintah Kabupaten Belu menggelar kegiatan penyampaian laporan akhir penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Strategis Atambua, bertempat di Betelalenok, Jumat (24/7/2026).

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam perencanaan jangka panjang untuk memajukan ibu kota Kabupaten Belu sebagai kawasan perbatasan negara yang maju dan bermartabat.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pengembangan Kawasan Strategis, Dr. Ir. Arif Kusumawanto, MT, IAI, IPU beserta tim; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Nikolaus Umbu K. Birri, MM; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rine Bere Baria, ST; Pimpinan Perangkat Daerah, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat.

Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH menyampaikan keyakinannya bahwa dengan dukungan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada, wajah Kota Atambua dapat diubah menjadi salah satu beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkualitas.

“Kenapa harus bagus? Karena ini adalah wajah Indonesia yang paling depan. Banyak daerah di Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, namun hanya Atambua yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara lain, yaitu Dili, Timor Leste. Maka status kita harus benar-benar lebih baik, jangan sampai kita hanya menjadi kota kecil yang tidak berbenah diri,” ujar Bupati Willy Lay.

Bupati Willy juga mengungkapkan fakta sejarah penting bahwa Atambua ternyata sudah menjadi bagian dari jalur penerbangan internasional sejak tahun 1919, tak lama setelah penemuan pesawat terbang. Rute penerbangan internasional dari London ke Darwin menjadikan Bandara Haliwen (kini Bandara A.A. Bere Tallo) sebagai salah satu persinggahan terakhir sebelum masuk ke wilayah Australia.

“Tahun 2019 saya diundang ke Darwin untuk merayakan satu abad penerbangan rute Darwin–London dan sebaliknya. Saya diundang karena Belu adalah salah satu titik persinggahan penting kala itu, namun sayangnya saya tidak dapat hadir karena waktu persiapan yang sangat singkat. Setelah terpilih kembali, saya menelusuri dokumen tersebut dan ternyata bukti sejarah itu masih tersimpan rapi di arsip penerbangan mereka,” ungkapnya.

Terkait pengembangan bandara, Dirinya menegaskan dalam masterplan ini direncanakan perpanjangan landasan pacu dari 1.500 meter menjadi 2.500 meter. “Siapapun yang nanti menjabat sebagai Bupati, berkewajiban membebaskan lahan untuk kebutuhan ini, agar Bandara A.A. Bere Tallo yang sudah memiliki sejarah penerbangan internasional sejak seratus tahun lalu, dapat kembali menjadi bandara berkelas internasional di masa depan,” tegasnya.

Bupati juga mengabarkan bahwa pada Senin mendatang (27/7), dirinya bersama Bupati dari lima kabupaten lain yaitu Flores Timur, Lembata, Alor, TTS, dan Malaka akan menghadiri rapat penting di Kementerian Perhubungan terkait konektivitas wilayah.
“Surat usulan ini sudah saya ajukan sejak tahun lalu, dan baru sekarang Kemenhub mengundang kita semua. Nasib bandara dan pelabuhan kita akan ditentukan di sana, mohon doanya agar hasilnya membawa kebaikan bagi kita semua,” ucapnya.

Tak lupa, Bupati juga menyinggung usia Kota Atambua yang kini genap berusia 110 tahun, sejak pusat pemerintahan dipindahkan dari Atapupu ke Atambua oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1916.

Selain pembangunan fisik dan konektivitas, Bupati juga menyampaikan komitmen menjaga kelestarian alam dan kekayaan hayati wilayah. Bersama tiga Bupati yakni Bupati Belu, TTU dan Malaka, telah disepakati penyusunan Peraturan Daerah untuk melindungi satwa liar seperti rusa, burung, biawak, musang, dan hewan lainnya dari perburuan liar. Bahkan konsep adat Ukun Badu dengan sanksi adat Tara Horak yang menjatuhkan denda hingga 10 juta rupiah bagi perusak lingkungan, akan disinergikan dengan aturan resmi daerah.
“Kami juga baru saja diundang ke Darwin, dan menyadari ada sesuatu yang hilang dari wilayah kita Timur, yaitu kicauan burung. Maka perlindungan ini penting agar Atambua tidak hanya maju secara fisik, namun juga asri dan lestari,” pungkas Bupati, sekaligus membuka ruang diskusi dan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang hadir demi kesempurnaan dokumen perencanaan ini. (*)