ATAMBUA, Kilastimor.com-Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) yang diinisiasi Kementerian HAM diapresiasi Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang.
Program REDAM untuk Kabupaten Belu diusulkan untuk diterapkan di Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu.
“Kami apresiasi program ini. Besar harapan program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat budaya perdamaian, mencegah konflik sosial, serta membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis,” kata Feby Djuang sapaan karibnya saat menghadiri kegiatan sosialisasi Kampung REDAM yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur di Kantor Kelurahan Manuaman, Rabu (18/11/2026).
Menurut Feby, pemilihan Kelurahan Manuaman sebagai lokasi program perlu disertai penjelasan yang jelas mengenai tujuan, persiapan, serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat.
Ia menegaskan, penetapan Manuaman sebagai Kampung REDAM jangan sampai menimbulkan persepsi bahwa wilayah tersebut merupakan daerah yang bermasalah atau memiliki tingkat kerawanan konflik.
Feby berharap program ini justru menjadi sarana untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga perdamaian dan menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme rekonsiliasi.
Ia juga mengharapkan Kampung REDAM dapat menjadi contoh bagi desa dan kelurahan lainnya di Kabupaten Belu dalam memperkuat kerukunan dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Jean, menjelaskan bahwa Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian merupakan salah satu program prioritas Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029.
Ia menjelaskan, Kampung REDAM dirancang sebagai ruang bersama bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan untuk merawat perdamaian, memperkuat mekanisme pencegahan konflik, serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pendekatan penanganan konflik selama ini cenderung bersifat reaktif dan lebih berorientasi pada stabilitas keamanan. Padahal, penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan menghentikan kekerasan, tetapi juga membutuhkan dialog, pemulihan hubungan sosial, pengakuan terhadap martabat korban, serta penguatan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan secara damai.
Karena itu, Kementerian Hak Asasi Manusia menginisiasi Kampung REDAM sebagai model penanganan konflik berbasis komunitas yang mengintegrasikan pendekatan sosial, budaya, tata kelola pemerintahan, dan hak asasi manusia.
Dalam pelaksanaannya, program ini mengadopsi prinsip Human Rights Based Approach (HRBA), dengan menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak (rights holders) dan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearers).
Melalui pendekatan tersebut, setiap tahapan program, mulai dari pemetaan konflik, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, mengedepankan prinsip nondiskriminasi, partisipasi bermakna, transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.
Jean berharap keberadaan Kampung REDAM dapat memperkuat nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat masyarakat sehingga tercipta stabilitas sosial yang harmonis serta budaya penyelesaian persoalan secara damai. (*)







