ATAMBUA, Kilastimor.com-Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., mengingatkan para kepala sekolah dan bendahara agar mengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Belu saat membuka Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bagi Kepala Sekolah dan Bendahara se-Kabupaten Belu yang diselenggarakan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Belu dan Polres Belu di Gedung Wanita Betelalenok, Kamis (19/11/2026).
Wabup Vicente menekankan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang disertai administrasi dan pertanggungjawaban yang baik. Ia meminta para kepala sekolah dan bendahara tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat maupun Kejaksaan apabila menemukan kendala atau belum memahami aturan.
“Kelola Dana BOS dengan baik dan pastikan administrasinya tertib. Kalau ada keraguan, jangan takut untuk datang berkonsultasi. Inspektorat dan Kejaksaan terbuka untuk memberikan pendampingan,” tegasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mirra Kanahau, S.H., juga mengajak kepala sekolah dan bendahara memahami regulasi serta memastikan penggunaan Dana BOS sesuai peruntukannya. Kejaksaan Negeri Belu, katanya, terbuka untuk berdiskusi dan memberikan pemahaman terkait ketentuan pengelolaan anggaran pendidikan.
Kejari Belu turut menekankan agar kepala sekolah memastikan kebutuhan peserta didik menjadi prioritas, termasuk kelengkapan identitas anak, peningkatan kualitas sumber daya manusia guru, serta pemenuhan fasilitas pendidikan.
Sementara itu, Plt. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu, Marselus Koli, S.Sos dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Sosialisasi kali ini menyasar sekolah penerima program revitalisasi tahun 2026 serta satuan pendidikan penerima Dana BOS.
Plt Inspektur menyebutkan, alokasi Dana BOS untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Belu pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp34 miliar, sedangkan anggaran program revitalisasi sekolah mencapai lebih dari Rp26 miliar.
Besarnya anggaran tersebut membutuhkan pengawasan dan pendampingan agar pengelolaannya tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Belu, Polres Belu, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu. Sosialisasi dilaksanakan sebagai bentuk penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan, sekaligus membangun pemahaman bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab bersama.
Rangkaian kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini selanjutnya akan mencapai puncaknya melalui peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang direncanakan berlangsung pada 12 Desember 2026. (*)







