ATAMBUA, Kilastimor.com-Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, S.T., menegaskan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Belu harus dilakukan secara terpadu dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pembangunan rumah layak huni perlu diikuti dengan pemenuhan sanitasi serta penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat benar-benar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Belu dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Usulan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BNPPDT) di Gedung Wanita Bete Lalenok, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Belu, pimpinan perangkat daerah, Administrator PLBN Motaain, Camat di wilayah perbatasan, Kepala desa di wilayah perbatasan, Koordinator Kabupaten Program BSPS bersama tim fasilitator lapangan, serta perwakilan penerima bantuan.
Wabup Belu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPPDT RI serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Belu, khususnya dalam penanganan rumah tidak layak huni.
Berdasarkan data SIBARU Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12.398 unit. Sementara pada tahun 2026, Kabupaten Belu memperoleh alokasi bantuan sebanyak 1.042 unit melalui Program BSPS, termasuk 805 unit yang merupakan usulan BNPPDT.
Menurut Wabup Vicente Hornai, angka tersebut menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bersama untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup mereka.
Wakil Bupati Belu menekankan, persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu atau dua perangkat daerah, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh sektor.
“Ketika kita membangun rumah, tetapi sanitasinya belum tersedia, maka persoalannya belum selesai. Begitu juga ketika rumah dan sanitasi sudah terpenuhi, tetapi ekonomi keluarga tidak kita dorong, masyarakat tetap akan berada pada kondisi kemiskinan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus bersinergi,” tegasnya.
Wabup juga mengungkapkan hasil komunikasinya dengan Kementerian Sosial saat melakukan kunjungan ke Jakarta pada Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia memperoleh informasi bahwa pemerintah pusat membuka peluang penambahan kuota Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui keluarga penerima manfaat.
Namun, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan tenaga pendamping yang memiliki kemampuan teknis dalam mendampingi usaha masyarakat, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Belu diharapkan dapat menyiapkan tenaga pendamping dari perangkat daerah sesuai bidang usaha masing-masing penerima manfaat.
“Kita perlu memetakan 1.042 penerima bantuan ini berdasarkan jenis usaha mereka. Kalau petani, kita libatkan penyuluh pertanian lapangan. Kalau peternak, kita libatkan tenaga teknis peternakan. Sementara yang bergerak di bidang UMKM dapat didampingi oleh dinas terkait. Dengan begitu, kita bisa menyiapkan proposal bersama untuk mengusulkan tambahan kuota pemberdayaan ekonomi kepada pemerintah pusat,” jelasnya.
Wabup berharap, melalui keterpaduan program perumahan dan pemberdayaan ekonomi, setidaknya 500 keluarga penerima manfaat dapat didorong keluar dari kelompok desil 1 sampai desil 5 melalui peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan keluarga.
Selain itu, Wabup menyampaikan rencana kerja sama dengan pihak Simpul NTT yang memiliki komitmen mendukung pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Belu.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan bibit, sarana produksi, fasilitas pendukung hingga kepastian penyerapan hasil panen melalui kelompok tani dan kelompok ternak yang akan dibentuk atau diperkuat.
Ia menjelaskan, pihak Simpul NTT berencana melakukan kunjungan pada 24 November 2026 bersama pimpinan dari Jakarta untuk membahas lebih lanjut peluang kerja sama tersebut dengan perangkat daerah teknis.
Wabup meminta camat dan kepala desa agar mulai menyiapkan lahan serta kelompok tani dan kelompok ternak sehingga program dapat segera dijalankan pada tahun mendatang.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komitmen dalam setiap kerja sama, terutama terkait pemasaran hasil produksi. Menurutnya, kelompok tani harus konsisten memenuhi kesepakatan penjualan agar kemitraan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Jangan sampai kita sudah difasilitasi dari awal, mulai dari bibit sampai sarana produksi, tetapi ketika panen hasilnya justru dijual kepada pihak lain karena tergiur harga pasar yang lebih tinggi. Kita harus menjaga komitmen agar kerja sama ini terus berjalan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” pesannya.
Lebih lanjut, Wabup menyoroti kesiapan bahan baku untuk mendukung operasional pabrik pakan ternak di Kabupaten Belu yang direncanakan mulai beroperasi pada bulan berikutnya dengan kapasitas produksi sekitar lima ton per hari.
Menurut Wabup Belu, keberadaan pabrik tersebut harus didukung ketersediaan bahan baku lokal, khususnya jagung, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Ia meminta Dinas Pertanian bersama pemerintah kecamatan dan desa untuk menghitung secara cermat kebutuhan lahan, luas areal tanam, ketersediaan bibit, serta target produksi jagung guna menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku.
Dengan demikian, pengembangan pertanian tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendukung sektor peternakan dan menggerakkan perekonomian daerah.
Di akhir arahannya, Wabup menegaskan bahwa Rakordal BSPS harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar laporan dan pembahasan. Ia meminta seluruh pihak memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan, percepatan pelaksanaan pembangunan, kualitas rumah sesuai standar kelayakan, serta koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
“Sebagai daerah perbatasan negara, pembangunan harus benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mari kita bangun sinergi dan bekerja dengan penuh tanggung jawab agar setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Belu,” tutup Wabup Belu. (*)







