Anggaran BSPS Kecil, Ketua DPRD Belu: Perlu Intervensi APBD

ATAMBUA, Kilastimor.com-Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 20 juta per unit rumah belum tentu mencukupi kebutuhan pembangunan rumah layak huni.

Hal ini dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus M. Djuang, saat menghadiri rapat koordinasi dan pengendalian Program BSPS Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2026, di Gedung Wanita Betelalenok, Senin (16/11/2026).

Ia mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Belu menyiapkan intervensi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu masyarakat menyelesaikan pembangunan rumah.

Menurut Feby Djuang sapaan karibnya, persoalan utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program BSPS bukan hanya jumlah penerima bantuan, tetapi juga kemampuan finansial masyarakat untuk menyelesaikan pembangunan rumah dengan anggaran yang tersedia.

Ia menegaskan, pemerintah perlu melakukan asesmen secara menyeluruh sebelum menetapkan penerima bantuan. Selain memenuhi persyaratan administrasi dan kondisi rumah, calon penerima juga harus dipastikan memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembangunan.

Feby mengungkapkan, dirinya menemukan kondisi di lapangan ketika lebih dari 100 warga datang untuk mendapatkan program bantuan, tetapi hanya 37 orang yang bersedia menerima. Bahkan, dari jumlah tersebut masih ada masyarakat yang menolak karena merasa tidak mampu menyelesaikan pembangunan rumah.

“Saya pernah menemukan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tetapi ketika mendapatkan program ini, mereka tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan rumah dengan anggaran Rp20 juta,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pembangunan rumah dengan anggaran tersebut membutuhkan perhitungan matang, terutama karena biaya tenaga kerja dan harga material bangunan berbeda-beda di setiap wilayah.

Belum lagi, masyarakat yang memiliki rumah lama terkadang berharap dapat menggunakan kembali material bangunan, seperti kayu dan kuda-kuda atap. Namun, setelah rumah dibongkar, material yang sebelumnya dianggap masih bisa digunakan ternyata sudah rusak.

Akibatnya, penerima bantuan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli material baru. Situasi ini semakin berat bagi keluarga yang tidak memiliki dukungan keuangan dari anggota keluarga yang bekerja di luar daerah maupun luar negeri.

“Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menjadi beban baru bagi penerima karena mereka tidak mampu menyelesaikan pembangunan rumahnya,” tegasnya.

Karena itu, Feby meminta agar proses penetapan penerima BSPS ke depan tidak hanya berpatokan pada data administrasi dan tingkat kebutuhan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing calon penerima.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan perhatian tambahan kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan pembangunan rumah hingga 100 persen.

Menurutnya, masyarakat yang berhasil menuntaskan pembangunan rumah dengan memanfaatkan bantuan BSPS perlu mendapatkan apresiasi melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dukungan lanjutan tersebut dapat disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing penerima, baik melalui bantuan di sektor pertanian, peternakan, maupun usaha ekonomi produktif lainnya.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh rumah yang layak huni, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan pendapatan dan memulihkan kondisi ekonomi keluarga setelah mengeluarkan biaya tambahan untuk pembangunan rumah.

Feby selanjutnya mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan alokasi anggaran melalui APBD untuk melengkapi bantuan dari pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20 juta dapat dikombinasikan dengan dukungan pemerintah daerah sehingga nilai bantuan pembangunan rumah menjadi lebih besar dan hasilnya lebih maksimal.

Ia juga menyinggung program bantuan rumah dengan nilai sekitar Rp50 juta yang dinilai mampu menghasilkan bangunan lebih layak melalui dukungan anggaran tambahan.

“Kalau dari pemerintah pusat disiapkan Rp20 juta, pemerintah daerah juga perlu melihat kemungkinan menambah dukungan melalui APBD. Sehingga pembangunan rumah bisa lebih maksimal dan masyarakat tidak terlalu terbebani,” katanya.

Selain persoalan perumahan, Feby turut menyinggung pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong revolusi sektor pertanian dan peternakan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung kebijakan yang lebih serius dan tidak sebatas menjadi wacana.

Ia menilai penguatan sektor pertanian, termasuk pengembangan komoditas jagung untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik pakan, membutuhkan langkah nyata serta dukungan penganggaran yang memadai.

Ia juga menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap pelaksanaan BSPS tidak hanya berorientasi pada pencapaian jumlah penerima bantuan, tetapi juga memastikan seluruh rumah yang mendapatkan bantuan dapat diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan.

“Jangan hanya mengejar angka penerima agar program terlihat berhasil. Kita harus melihat fakta di lapangan. Yang terpenting masyarakat mampu menyelesaikan rumahnya dan benar-benar merasakan manfaat dari bantuan pemerintah,” tutupnya. (*)

Editor: Ferdy Talok