Serap Aspirasi, DPRD Belu Kembali Gelar Reses Selama Enam Hari

Vinsensius Mau, ST. MT

ATAMBUA, Kilastimor.com-Untuk menjaring aspirasi masyarakat, 30 anggota DPRD Belu akan kembali menggelar reses pada dapil masing-masing. Sesuai jadwal, reses akan digelar terhitung 18-23 November 2026 mendatang.

Demikian dikatakan Sekretaris DPRD (Sekwan) Belu, Vinsensius Mau, ST. MT. saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026).

Dikemukakan, reses merupakan masa dimana anggota DPRD melakukan kegiatan di luar masa persidangan dan di luar gedung parlemen. Hal ini bertujuan untuk mendengar dan menyerap aspirasi.

“Sesuai dengan tata tertib DPRD, saya sebagai sekretaris DPRD perlu menyampaikan masa reses ini kepada seluruh stakeholders yang ada dalam wilayah Kabupaten Belu terkait reses ini.  “Semua untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Belu dalam hal fungsi pengawasan,” paparnya.

Masih menurutnya, anggota DPRD punya kewajiban melaksanakan reses ditengah masyarakat untuk mendapatkan usulan pembangunan di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Reses kali ini ungkapnya, dijadwalkan berlangsung selama enam hari, terhitung tanggal 18-23 November 2026. “Semua  Bapak dan Ibu Dewan dalam Dapil 1 sampai Dapil 4 akan melaksanakan reses. Ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam fungsi pengawasan di DPRD Kabupaten Belu,” imbuh mantan Camat Nanaet Duabesi itu.

Pada kesempatan itu, dia berharap, kiranya masyarakat pada setiap dapil, bisa ikut terlibat dalam kegiatan reses, guna menyampaikan aspirasi, keluhan ataupun usulan.

“Setiap usulan dan keluhan bisa disampaikan lewat DPRD untuk menjadi bahan referensi dalam bersinergi dengan pemerintah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Belu,” timpalnya.

Menyoal berapa banyak titik reses yang wajib dijalankan para anggota dewan, Vinsen Mau sapaan karibnya menjelaskan,  setiap anggota DPRD Belu akan  melaksanakan reses pada enam titik wilayah berbeda, dengan peserta yang hadir disetiap titik sekira 100 orang.

“Hasil reses pada enam titik, nantinya akan menjadi pembanding, guna disinergikan bersama pemerintah, terutama menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan kedepannya,” pungkas mantan Pelaksana Tugas Kepala Perizinanan Pelayanan Terpadu Belu itu. (*)

Editor: Ferdy Talok