Terkait peralatan yang sering rusak, timpalnya, tidak bisa ditangani langsung dengan APBD, karena akan dipertanyakan. Sebab urusan KTP-e itu urusannya terpusat secara nasional di Jakarta. Langkahnya, Pemkab berkoordinasi dan komunikasi dengan Jakarta.
Dalam waktu dekat, urai Bria Seran, pihaknya akan pertanyakan lagi ke Dirjen, untuk segera menuntaskan persoalan di Malaka. “Beliau perintahkan untuk ganti alatnya, dan kita janji untuk buat kesepakatan setelah diganti harus tetap baik. Kalau rusak maka semua pejabat di Dispendukcapil akan dicopot dan hal itu disetujui Dirjen Pendukcapil.
Selain itu, pihaknya akan bekerjasama dengan kabupaten lain di daratan Timor terkait pencetakan KTP, bila belum mendapatkan alat baru. Kalau Dispendukcapil mengalami kesulitan pencetakan KTP-e di Malaka, maka bisa cetak di Kabupaten lain, setelah dilakukan perekaman. (boni)
