EKONOMI
Sekda: Harusnya BBM di Malaka Mencukupi
BETUN, Kilastimor.com-Pemda Malaka menggelar rapat pemantauan BBM. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekda Malaka, Donatus Bere bertempat di aula Kantor Bupati Malaka dan diikuti Asisten Sekda Malaka Bidang Perekonomian, Silvester Letto, Kepala Bagian Ekonomi, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Malaka, TNI dan Polri.
Sekda malaka kepada media ini Kamis (20/9/18) menjelaskan pihaknya melakukan rapat koordinasi itu untuk menindaklanjuti perintah Bupati Malaka.
Melihat jumlah kendaraan yang ada, BBM di Kabupaten Malaka sebenarnya cukup tapi ada beberapa pengecer yang salah gunakan izin tata niaga BBM sehingga kelihatanya langka.
Tujuan pemerintah menggelar rapat bilangnya untuk memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas SPBU dan APMS serta pembeli yang menjual kembali atau menjadi pengecer menggunakan botol.
Selanjutya lanjut mantan Penjabat Bupati Malaka itu, pihaknya segera membuat peraturan untuk SPBU dan APMS untuk membuka pelayanan mulai 06.00 Wita dan tutup pukuk 20.00 Wita. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat tidak terputus dan bisa membatasi pengecer yang menggunakan botol.
“Kita khawatir ada penimbunan dan penyelundupan, selain menjual menggunakan botol,” paparnya.
Ketika ditanyai apakah pemerintah membuat larangan pengecer BBM yang menggunakan Botol, Don Bere panggilan akrabnya mengatakan pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk berusaha, namun harus ada aturanya seperti surat izin usaha atau surat dari bagian ekonomi. Dan khususnya masyarakat yang berada jauh dari SPBU atau APMS, pemerintah akan akomodir untuk mengisi dan menjual menggunakan botol agar bisa membantu masyarakat yang berjauhan dari SPBU, seperti Kecamatan Kobalima Timur Botin Leobele, Sasitamean dan Io Kufeu.
Kapolres Belu, AKBP Cristian Tobing
melalui Kapolsek Malaka Tengah, AKP. Alnofriwan Zaputra menghimbau kepada masyarakat, hendakya patuh terhadap peraturan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah berkeinginan masyarakatya sejahtera.
BBM subsidi tegasnya, diperuntukan untuk kesejahtraan rakyat, jangan disalahgunakan untuk kepentingan bisnis apalagi sampai menimbun dan diselundupkan ke negara tetangaga. “Jangan mengatasnamakan rakyat, BBM Subsidi dijadikan lahan bisnis,” pungkasnya. (edy sumantri)