ATAMBUA, Kilastimor.com-Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Belu menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 yang dinilai belum mengalami peningkatan signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Belu, Willybrodus Lay, menyatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi potensi pendapatan dan memperkuat optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal itu disampaikan Bupati Willybrodus Lay saat membacakan jawaban Pemerintah Kabupaten Belu atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 dan tiga Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.
Dalam tanggapan terhadap Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menyatakan sependapat dengan usulan agar target pendapatan tidak hanya mengacu pada estimasi tiga tahun sebelumnya.
Fraksi Gerindra menyoroti penambahan target pendapatan yang hanya sebesar Rp350 juta dalam satu tahun anggaran. Menurut pemerintah daerah, penetapan target pendapatan harus didasarkan pada kajian potensi riil sehingga tidak bersifat stagnan. Untuk itu, pemerintah daerah akan menyempurnakan proyeksi pendapatan mulai tahun anggaran 2027 melalui pemutakhiran basis data objek pajak dan retribusi daerah. Langkah tersebut dilakukan agar target pendapatan lebih sesuai dengan pertumbuhan ekonomi lokal dan potensi yang tersedia di lapangan.
Optimalisasi PBB-P2 juga menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Bupati menyampaikan bahwa koordinasi dengan para camat, lurah, dan kepala desa akan diperkuat untuk melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak.
Selain pendataan, pemerintah daerah akan mendorong penagihan aktif kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketetapan.
Upaya ini diharapkan dapat menekan tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan PAD Kabupaten Belu.
Selain target pendapatan, Fraksi Gerindra juga menyoroti rendahnya persentase realisasi belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran. Fraksi tersebut mengingatkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran dapat memberikan penilaian kurang baik dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dan berpotensi berpengaruh terhadap transfer ke daerah (TKD).
Menanggapi hal itu, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas perhatian Fraksi Gerindra. Bupati menyatakan akan terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada sisa waktu tahun berjalan.
Terkait program kerja tahun anggaran 2027, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2029.
Program tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan rencana kerja masing-masing perangkat daerah sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah memperhatikan keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya PPPK paruh waktu.
Fraksi Gerindra meminta agar seluruh tenaga PPPK paruh waktu di Kabupaten Belu mendapatkan perpanjangan SK pada tahun 2027 tanpa terkecuali. Fraksi tersebut juga menyoroti kesempatan tenaga PPPK mengikuti seleksi CPNS tahun 2027.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah menyatakan sependapat untuk memperpanjang SK seluruh tenaga PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Regulasi yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.
Sementara itu, terkait rencana pinjaman daerah, Fraksi Gerindra mengingatkan pemerintah agar memperhatikan ketentuan perundang-undangan, terutama tahapan perencanaan, kemampuan pengembalian, dan jangka waktu pinjaman.
Pemerintah daerah menyatakan sependapat dengan masukan tersebut. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pinjaman daerah akan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2026. (*)
