ATAMBUA, Kilastimor.com-Fraksi Nasdem DPRD Belu meminta Pemerintah Kabupaten Belu melakukan kajian secara terhadap besaran dan teknik pengalokasian serta syarat-syarat ketentuannya terkait rencana pinjaman daerah.
Permintaan Fraksi Nasdem DPRD Belu itu disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Belu pada sidang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 yang berlangsung diruang sidang utama DPRD Belu, Selasa (10/11/2026).
Pada kesempatan itu, Fraksi Nasdem juga menyoroti masalah pendapatan daerah dimana dipandang perlu untuk dilakukan kajian secara baik agar setiap tahun mengalami peningkatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada tetapi bukan stagnan.
pajak dan retribusi daerah agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi lokal serta potensi riil di lapangan.
Selain itu, Fraksi Nasdem menyarankan adanya kreatifitas menjemput bola untuk mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk daerah.
Dalam sidang pemandangan Fraksi-fraksi DPRD itu, Fraksi Nasdem juga minta kepada Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2027 dapat memperbaiki ruas-ruas jalan dalam kota Atambua yang mengalami kerusakan berat termasuk jembatan di depan Timor Hotel, Atambua, kecamatan Atambua Barat.
Lebih lanjut Fraksi Nasdem juga minta agar seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu untuk diperpanjang kontrak sesuai kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam jawabannya Pemerintah daerah menegaskan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Daerah sependapat untuk di perpanjang kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi Nasdem mengemulakan, untuk pinjaman daerah, pemerintah sependapat dan menjelaskan tahapan perencanaan, kemampuan pengembalian dan jangka waktu. Pinjaman Daerah diupayakan untuk tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2026 Tentang Batas Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Batas maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif pembiayaan utang Daerah Tahun Anggaran 2027.
Untuk jalan dan jembatan rusak, Pemda Belu telah mengusulkan penggantian jembatan di depan Hotel Timor pada Tahun Anggaran 2027 dengan nilai usulan sebesar Rp 5.000.000.000. Sementara untuk perbaikan ruas jalan dalam kota, Pemerintah Daerah telah mengganggarkan Rehabilitasi jalan untuk Tahun Anggaran 2027 senilai Rp 2.500.000.000.
Terkait PPPK dijelaskan bahwa alokasi anggaran belanja gaji pppk tahun 2027 telah disampaikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan surat 485/900.1/BPKAD/VIII/2026. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada petunjuk teknis maupun regulasi tertulis mengenai pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sehingga pemerintah daerah masih tetap mengalokasikan anggaran untuk gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. (*)
