BETUN, Kilastimor.com-Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka harus menjawab persoalan dan kebutuhan rakyat selama lima tahun kedepan. Untuk itu, dalam pembuatan RPJMD harus mengacu pada kebutuhan masyarakat sesuai program prioritas Bupati dan wakil Bupati Malaka dan Pemprov NTT. Kegiatan hari ini merupakan upaya konkrit meletakkan arah kebijakan Pembangunan selama lima tahun melalui RPJMD tahun 2016-2021.
Pemkab Malaka bahas RPJMD
RPJMD bukan barang baru, tetapi materi visi misi paket SBS-DA yag dipoles sesuai persoalan yang dihadapi masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat untuk dilaksanakan dalam pembangunan selama lima tahun. “Kita tetap mengacu pada program prioritas pemerintah tetapi dipoles propinsi agar sinkron dengan arah dan kebijakan Pemprov NTT,” ujar Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan disela acara Pembukaan rapat RPJMD Kabupaten Malaka di Betun, Rabu (3/8-016).
Bria Seran mengatakan sesuai regulasi bupati terpilih dalam waktu paling lambat enam bulan setelah dilantik, bersama DPRD harus menetapkan Perda tentang RPJMD. RPJMD merupakan buku pintar untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mensejahterkan dan memakmurkan masyarakat. Pertemuan hari ini bukan sekedar petemuan biasa, tetapi sebuah tahapan yang harus dilalui sebelum tahapan RPJMD ditetapkan sebagai produk hukum, yang harus ditaati dan dipatuhi bersama.
“Kita tetap menjalankan prinsip transparansi, demokrasi dan berkualitas. Forum ini bukan sekedar forum untuk hasilkan satu produk biasa tetapi menyangkut nasib pembangunan kabupaten Malaka lima tahun kedepan. Kita minta semua pihak yang terlibat dalampembahasan RPJMD harus serius melakukan pembahasan dan memberikan perhatian untuk menghasilkan RPJMD yang baik dan benar. Baik artinya RPJMD harus dibuat untuk menjawab dua hal penting yakni persoalan yang dihadapi rakyat dan kebutuhan yang dibutuhkan rakyat supaya hidupnya baik dan sejahtera,” paparnya.
