HUKUM & KRIMINAL

Sianto: Pelaku Human Trafficking Harus Dihukum Mati

BETUN, Kilastimor.com-Provinsi NTT termasuk salah satu daerah yang dikategorikan sebagai daerah darurat human trafficking atau penjulan orang, sehingga harus dicarikan jalan untuk bisa mengatasi persoalan itu. Kondisi ini, oleh DPRD Provinsi NTT melihat itu sebagai hal serius yang harus segera mendapatkan penanganan. Dalam masa sidang tahun ini DPRD Provinsi NTT mengajukan ranperda terkait Human Trafficking untuk ditetapkan sebagai perda, guna memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia asal NTT.
DPRD lagi berkeliling di 22 Kabupaten/Kota melakukan hearing untuk mendapatkan masukan guna melengkapi pembahasan ranperda yang sementara dibahas. Kita upayakan dalam masa sidang ini ranperda itu bisa ditetapkan sebagai perda guna memberi perlindungan kepada tenaga kerja asal NTT. Hal itu disampaika Jimmy Sianto, Tim DPRD Provinsi NTT yang melakukan public hearing terkait ranperda Human Traficing di Betun, Jumat (19/8/2016).

Jimmy Sianto

Jimmy Sianto

DPRD Provinsi NTT katanya, melihat masalah human trafficking di Provinsi NTT sebagai darurat human trafficking yang patut mendapatkan perhatian serius berbagai pihak. Semakin diteriak dan diperhatikan malah korban human trafficking semakin banyak. Perdagangan manusia saat ini sepertinya hanya menjual barang dan korban semakin hari semakin bertambah.
Melihat kondisi itu, DPRD Provinsi NTT melakukan inisiatif membuat perda inisiatif terkait upaya mengeliminir human trafficking di Provinsi NTT. “Kita menyebar di 22 Kabupaten/Kota di Propinsi NTT untuk Public hearing dengan pemerintah dan semua stake holder, mensosialisasikan ranperda itu dan diharapkan dalam masa sidang ini ditetapkan sebagai perda untuk melindungi masyarakat propinsi NTT, termasuk pengawasan dan pelayanan terhadap tenaga kerja kita,” bilangnya.

Baca Juga :   Ini Alasan David Boymau Sesumbar Lawan Kotak Kosong di Pilkada TTS

Bekerja diluar daerah itu sebutnya, bukan hal yang haram. Tetapi hanya soal prosedur pemberangkatannya yang harus diperhatikan karena sering dilakukan secara ilegal dan justru dilakukan oleh orang-orang mengerti. Ini hanya ulah dari oknum yang terlibat. Pemerintah dan perusahaan pencari tenaga kerja terkadang ikut bermain dalam hal pemalsuan dokumen, sehingga membuka peluang terjadinya human trafiking. Kita lihat banyak oknum yang bermain sehingga harus dilakukan penertiban. “Kita harus dorong supaya oknum yang terlibat diberikan hukuman seberat-beratnya. PNS yang terlibat harus dipecat. Saya usulkan sebaiknya pelaku utama dan otaknya harus dihukum mati karena dikategorikan sama seperti narkoba. Harga diri manusia diperdagangkan dan hal itu tidak bisa ditolerir sehingga harus diberi sangsi yang tegas. Petugas di Dispenduk yang memalsukan domumen Kependudukan kalau tertangkap harus dipecat,” tegasnya.

Bagi otak human trafficking tukasnya, supaya dihukum seberat-beratnya termasuk hukuman mati sehingga bisa memberikan efek jera. “Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Mereka tentu punya alasan kenapa harus bekerja diluar daerah. Kita harus menyadari bahwa pemerintah kita hingga saat ini belum bisa mensejahterakan rakyat. Itu yang membuat orang nekat kerja diluar daerah. Namun masyarakat juga harus berhati-hati supaya tidak terjebak dalam sindikat human trafficking. Masyarakat harus berangkat dengan dokumen resmi. Walau urusannya agak lambat tetapi cukup aman terutama dikaitkan dengan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja. (boni)

Baca Juga :   Danramil 1605-07/Wedomu Beri Bantuan Jamban dan Sembako Kepada Warga Umaklaran
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top