Yonas Engelbert Talok, S.Pd. M.I. Pol
ATAMBUA, Kilastimor.com-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Belu siap membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam sidang ini.
Adapun tiga Ranperda yang diajukan antara lain, Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Ranperda Perubahan kedua atas Perda Kab. Belu Nomor 11 tahun 2016 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
Hal ini dikemukan, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Belu, Yonas Engelbert Talok, S.Pd. M.I. Pol ketika dihubungi media ini Selasa (10/11/2026).
Dikemukakan, tiga Ranperda ini sangat penting bahas, sehingga bisa disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pasalnya, sesuai rencana pada 2027 mendatang, akan digelar pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Belu.
Selain tiga buah Ranperda tersebut, Bapemperda juga akan melaksanakan rapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) guna membahas usulan Ranperda Inisiatif Oleh DPRD tentang optimalisasi peran masyarakat hukum adat.
Ranperda ini paparnya, diusulkan oleh DPRD kabupaten Belu untuk dibahas bersama Pemda. Perda ini sangat penting, karena masyarakat di Kabupaten Belu merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak asal-usul, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, dan harta kekayaan adat yang harus dihormati dan dilindungi ll amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Engel Talok sapaan karibnya menguraikan, peran masyarakat hukum adat di Kabupaten Belu selama ini belum optimal dalam pembangunan, pelestarian lingkungan, penyelesaian sengketa, dan pelayanan pemerintahan desa juga kelurahan.
Adanya Perda itu sambung politisi PKB itu, untuk memberikan kepastian hukum, pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. (*)
