ATAMBUA, Kilastimor.com-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mulai dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda Belu.
Sebagai langkah awal, Senin (9/11/2026) pagi, dilakukan pembukaan sidang paripurna untuk memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Hadir pada kesempatan itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay, Wakil Ketua 1 DPRD Belu, Januaria Awalde Berek, Wakil Ketua 2, Antonius Djaga Kota, perwakilan forkopimda, pimpinan OPD dan sejumlah undangan lain.
Adapun, target pendapatan daerah sebesar Rp805,9 miliar dan belanja daerah mencapai Rp851,06 miliar.
Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam sambutannya menjelaskan APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat melalui perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Menurut Willy sapaan karibnya, penyusunan APBD juga menjadi sarana untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah guna menjaga kesinambungan pembangunan.
“APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan,” kata Willybrodus dalam sambutannya.
Ia mengatakan, kebijakan anggaran daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan.
Penyusunan RAPBD 2027, lanjutnya, telah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang ditetapkan bersama DPRD.
Rancangan tersebut juga disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, setelah disesuaikan dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Belu pada Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp805.914.192.892 atau sekitar Rp805,91 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp851.062.047.714 atau sekitar Rp851,06 miliar.
Dengan komposisi tersebut, belanja daerah lebih besar sekitar Rp45,15 miliar dibandingkan pendapatan daerah.
Untuk pembiayaan daerah, pemerintah menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp45.147.854.822. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0.
Bupati berharap rancangan anggaran tersebut dapat dibahas secara cermat bersama DPRD sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Selain RAPBD 2027, Pemerintah Kabupaten Belu juga mengajukan empat rancangan peraturan daerah untuk dibahas dalam agenda persidangan tersebut.
Keempat Ranperda itu meliputi Ranperda tentang APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027, Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Willy Lay berharap seluruh rancangan peraturan daerah tersebut dapat dikaji secara cermat sesuai mekanisme persidangan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Ia menilai regulasi tersebut diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Khusus regulasi pemerintahan desa, pemerintah berharap aturan yang dihasilkan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.
Pada bagian yang sama, Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang, meminta seluruh anggota DPRD dan pemerintah daerah memanfaatkan waktu persidangan secara optimal agar pembahasan RAPBD 2027 berjalan efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan agar keterbatasan waktu tidak menjadi alasan untuk mengurangi ketelitian dalam pembahasan rancangan anggaran.
“Namun demikian, saya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap memperhatikan kualitas perencanaan pendapatan dan belanja yang dihasilkan. Keterbatasan waktu yang dimiliki tidak boleh membuat kita terburu-buru dan kurang cermat dalam pembahasan,” tegas Feby Djuang yang akrab disapa.
Ia juga meminta agar isu-isu strategis pemerintahan menjadi prioritas pembahasan, terutama terkait optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran yang diajukan perangkat daerah perlu dicermati agar penggunaannya benar-benar mendukung program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Feby berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan persetujuan bersama sesuai jadwal yang ditetapkan.
Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD dan pemerintah daerah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas bagi pembangunan Kabupaten Belu. (*)
