ATAMBUA, Kilastimor.com-Rumah jabatan (Rujab) Bupati dan Wakil Bupati Belu yang belum ditempati dipertanyakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Belu.
Pemandangan umum tersebur disampaikan Fraksi PSI atas nota keuangan yang disampaikan Bupati Belu dalam Sidang III yang membahas RAPBD Belu 2027 F-PSI mempertanyakan mengapa rumah jabatan Bupati maupun Wabup Belu hingha kini belum ditempati.
Disamping itu, fraksi tersebut menyebutkan bahwa ada kenaikan pendapatan dari transfer daerah. Karena itu pemerintah harus memperhatikan anggaran pada OPD prioritas seperti PUPR, Kesehatan, Pendidikan, RSUD, Pertanian, peternakan dan perikanan serta perbatasan maupun keuangan.
PSI juga meminta penjelasan terkait program pemerintah untuk membuat satu sumur bor disetiap desa. Sebab ini telah menjadi janji pemerintah yang perlu dipenuhi.
Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam jawaban tertulis atas pemandangan umum Fraksi PSI mengemukakan, rumah jabatan bupati dan wakil bupati belum ditempati karena mengalami kerusakan, seperti retak pada tembok dan atap yang bocor.
Kerusakan ini paparnya, belum ditangani akibat keterbatasan anggaran. Diharapkan dukungan DPRD Belu untuk penanganan kerusakan tersebut.
Untuk sumur bor, di tahun anggaran 2026, telah dibangun tujuh sumur bor di Desa Tasain, Tukuneno, Maumutin, Lamaksenulu, Fatubenao dan Manleten. Ada juga bantuan dari Yayasan Gereja Yesus Kristus sebanyak lima unit. Dan pada 2027 mendatang direncanakan diadakan lima buah sumur bor.
Terkait perhatian pada OPD, pemerintah sependapat dan akan menjadi perhatian pemerintah. (*)
