RAGAM

Penambahan Dinas dan Badan oleh Pemkab Malaka Perlu Dikaji Secara Komprehensif

BETUN, Kilastimor.com-Rencana penambahan isntansi baik dinas maupun badan di lingkup Pemkab Malaka perlu dilakukan secara hatii hati, serta melalui pengkajian yang komprehensif. Pengkajian itu perlu dilakukan melalui naskah akademik sehingga bisa dapat dipertanggung jawabkan. Kalau asal buat dikawatirlkan akan menjadi beban daerah kedepan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi Akselerasi Nasional, Lodi Lukas kepada wartawan di Betun, Rabu (8/7).

Kabupaten Malaka

Kabupaten Malaka

“Niat pemerintah untuk memekarkan kelembagaan di lingkup pemkab Malaka harus dilakukan melalui sebagai kajian naskah akademik sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Melalui kajian itu bisa diketahui ketersediaan sarana/prasarana pendukung, ketersediaan aparatur/SDM, kemampuan keuangan daerah dan dasar hukum dilakukannya penambahan kelembagaan. Kita ingatkan supaya pemerintah sejak dini mempertimbangkan aspek-aspek itu, supaya tidak kelabakan setelah kelembagaan daerah itu terbentuk,” ujarnya.

“Silahkan saja bagian Hukum dan organisasi menyiapkan draft tentang rencana pemekaran kelembagaan daerah. Namun perlu dibentuk tim pengkaji yang melibatkan berbagai unsur seperti bagian BKD untuk mengetahui ketersediaan PNS. Data tentang itu harus jelas dan transparan. Tim itu juga harus melibatkan PPKAD untuk memaparkan tentang tunjangan jabatan yang berkaitan dengan jabatan struktural sambil mnghitung kekuatan PAD yang ada. Pemerintah juga membutuhkan masukan dari tatapem sebagai penyelenggara otda, termasuk bagian hukum dan organisasi untuk melihat dari aspek yuridis dan keorganisasian. Kalau sudah dilakukan kajian oleh tim itu bisa menggunakan pihak ketika dari perguruan tinggi atau lembaga yang berkompeten untuk melakukan studi melalui naskah akademik,” bebernya.

Baca Juga :   Kas Pemkab TTS Dipindahkan dari Bank NTT ke Bank Lain Tanpa Sepengetahuan DPRD. Pansus LKPJ Minta Aparat Telusuri

“PPKAD harus membuat telaahan terkait penataan kelembagaan dari aspek ketersediaan anggaran mengingat kebijakan anggaran kita saat ini 70 persen untuk belanja publik, dan 30 persen untuk belanja aparatur sehingga dari sana dapat diketahui apakah penataan kelembagaan itu ada pengaruh atau tidak terhadap kebijakan anggaran yang diambil. BKD bisa menganalisis dampak ketersediaan PNS terhadap penataan kelembagaan yang ditempuh pemerintah,” imbuhnya. (oni)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top