ATAMBUA, Kilastimor.com-Fraksi Golkar DPRD Belu dalam pandangan umumnya atas nota keuangan dari Pemda Belu menyampaikan beberapa hal penting.
Fraksi itu mendorong pemerintah Belu untuk dapat menaikan dana pembangunan kelurahan pada APBD 2027 hingga mencapai Rp 750 juta dan seterusnya pada tahun 2028 dinaikan mencapai Rp 1 miliar.
Fraksi Golkar beranggapan, peningkatan dana kelurahan ini sangat wajar mengingat jumlah penduduk pada 3 Kecamatan Kota mencapai 40 persen dari total penduduk Kabupaten Belu.
Pada kesempatan yang sama, Fraksi Golkar juga menyoroti, agar Pemerintah Daerah membuat rincian target per pos pendapatan dan diserahkan pada waktu pembahasan Badan Anggaran dan TAPD. Terhadap hal itu, Pemkab Belu menjelaskan bahwa akan menyampaikan dokumen dan penjelasannya secara lengkap pada saat forum pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Golkar juga meminta Pemerintah Daerah untuk menyerahkan semua Pos Realisasi Belanja per November 2026. Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa akan menyampaikan semua pos realisasi belanja pada pembahasan Badan Anggaran dan TAPD.
Fraksi yang diketui Falentinus Pareira itu juga meminta Pemerintah Daerah untuk menyerahkan semua Pos Realisasi Belanja per November 2026. Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa akan menyampaikan semua pos realisasi belanja pada pembahasan Badan Anggaran dan TAPD
“Soal Nota Pengantar Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 terkait pengurangan Belanja Operasional Perangkat Daerah sebesar hampir 50 persen dari target KUA-PPAS 2027, Pemerintah Daerah diminta menyampaikan penjelasan mengenai Belanja Operasional serta Belanja Modal Barang pada beberapa Perangkat Daerah prioritas penyumbang PDRB terbesar, yakni sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikan,” tulis fraksi partai berlambang beringin itu.
Fraksi Golkar juga mendesak Pemkab Belu untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sumber dana Pembayaran Gaji PPPK terhitung 1 Januari 2027 mengingat Pemerintah Pusat telah mengumumkan Penetapan Pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dan rencana perekrutan Calon ASN mulai November 2026.
Fraksi Golkar juga meminta Pemerintah Daerah untuk menyerahkan semua Pos Realisasi Belanja per November 2026. Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa akan menyampaikan semua pos realisasi belanja pada pembahasan Badan Anggaran dan TAPD.
Atas pandangan umum itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam jawaban Pemerintah menjelaskan, terdapat kekeliruan redaksional atau kesalahan pengetikan dalam penyajian data sebelumnya. Adapun substansi yang sebenarnya adalah adanya penyesuaian berupa pengurangan belanja operasi sebesar mendekati 5 persen dari pagu target belanja operasi yang tertuang dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Belanja – belanja pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan tetap menjadi prioritas dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Terhadap usulan Fraksi Golkar, Pemkab Belu dalam jawabannya atas pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belu menyatakan menyambut baik serta sepakat atas pentingnya penguatan pembangunan di tingkat Kelurahan
Untuk itu, Pemerintah Daerah berkomitmen agar mengupayakan peningkatan alokasi Dana Pembangunan Kelurahan secara bertahap dan terukur, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan proyeksi serta kapasitas kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran.
Selanjutnya, terkait pernyataan Fraksi Golkar pemerintah daerah agar mencermati berbagai peluang untuk mendapatkan dana transfer sumber lain misalnya Dana Insentif Daerah/Dana Insentif Fiskal serta membentuk satgas untuk memperhatikan perubahan kriteria secara terukur agar diakhir tahun bisa dimanfaatkan untuk maju dalam penilaian penerima Dana Insentif Daerah/Dana Insentif Fiskal 2028. Pemerintah Daerah menjelaskan akan menindaklanjuti pada saat pelaksanaan APBD tahun 2027.
Untuk seleksi CPNS, Pemerintah menjelaskan hingga saat ini belum terdapat petunjuk teknis maupun regulasi tertulis dari Pemerintah Pusat mengenai pengalihan beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke APBN. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan PPPK dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, terkait rencana pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Daerah telah menyediakan alokasi anggaran untuk tahapan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan CPNS tersebut juga telah diperhitungkan secara cermat dalarn struktur APBD Tahun Anggaran 2027. (*)
