Melkyaris Lelo
ATAMBUA, Kilastimor.com-Fraksi Amanat Keadilan DPRD Belu memberikan sejumlah sorotan dalam pemandangan umumnya atas nota keuangan dalam pembahasan RAPBD 2027, Selasa (10/11/2026) lalu.
Fraksi yang merupakan gabungan anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera itu meminta perhatian serius atas berbagai persoalan ditengah masyarakat.
Ketua Fraksi Amanat Keadilan DPRD Belu, Melkiyaris Lelo, S.Sos, dalam pemandangan umumnya meminta kepada Bupati Belu agar tenaga PPPK paruh waktu tidak diberhentikan. Diharapkan, per 1 Januari 2027 dapat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebijakan lintas kementerian bersama DPR-RI.
Tak hanya itu, Fraksi Amanat dan Keadilan berpendapat agar pinjaman daerah, perlu dikaji ulang sesuai dengan aturan lebih tinggi sehingga tidak membebani APBD pada tahun mendatang.
Lanjut Melki, Pemda Belu harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 76 tahun 2026 tentang batas kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2027.
Dalam pemandangan umum Fraksi Amanat dan Keadilan juga meminta Pemerintah meningkatkan dan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak. Seperti ruas jalan Rusan, Desa Aitoun menuju ke Wilain, Desa Tohe Leten. Jalan dari Sisi Fatuberal, Nokaroek menuju Pasar Nualain perlu ditangani. Ada juga jalan dari cabang Sisi Fatuberal ke Debululik.
Atas pemandangan umum itu, Bupati Belu, Willybrodus Lay dalam jawabannya mengatakan, usulan Pembangunan Jalan Wilain-Rusan telah diusulkan lewat skema pembiayaan dari DAK TA 2027. Hasil usulan akan keluar pada 12 November 2026.
Selain Aitoun, ada perbaikan Jalan dari Sisi Fatuberal Nokaroek menuju Nualain diusulkan lewat DAK TA 2027 dengan nilai usulan Rp 18.000.000.000.
Untuk PPPK, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan tenaga PPPK. Tenaga PPPK akan diperpanjang kontrak sesuai kebutuhan.
Perbaikan MCK dan fasilitas lainnya pada rumah dinas dan kantor Camat Raihat dan Lamaknen akan diperhatikan dan direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Semua dilakukan secara bertahap, dimana untuk Kecamatan Lamaknen Selatan telah dialokasikan pada perubahan APBD 2026 untuk rehab aula. Sementara untuk Kecamatan Raihat akan diprioritaskan pada perubahan APBD 2027. (*)
