“Jangan buat kebingungan baru diatas kebingungan yang sudah ada. Jangan kasih beban untuk bupati terpilih kelak. Sebaiknya pemkab mengoptimalkan tenaga PNS yang ada, sambil melakukan pengkaderan PNS,” bebernya.
“Kita usulkan sebaiknya Pemkab Malaka fokus untuk memekarkan SKPD yang memang benar-benar dibutuhkan saat ini, ,seperti Kesbangpol dan Satpol PP. Kesbangpol segera dibentuk untuk kepentingan komunikasi politik terkait kelancaran Pemilukada 9 Desember mendatang. Sementara Satpol PP segera dibentuk untuk pengamanan Perda dan Peraturan Bupati lainnya. Urusan yang belum diwadahi dalam suatu satuan organisasi, bisa diakali didiberi tugas kepada sekretariat daerah.
Sebuah pertanyaan mendasar, apakah dengan penataan organisasi selama ini dengan pola miniman, apakah pemerintah tidak jalan? Kita harus melakukan kajian yang lebih mendalam terkait rencana kebutuhan kelembagaan daerah. Saat ini kelembagaan itu belum mekar saja pemkab masih mengalami kekurangan staf karena belum maksimalnya PNS yang membantu pejabat struktural dalam pelaksanaan tugas. Kita harus bekerja sesuai PP 41/2007 dimana pejabat struktural harus dibantu para staf yang berstatus PNS,” tandasnya. (oni)
Percakapan Obrolan Berakhir
